Ketidakakuratan tersebut berakibat pada tidak dilaksanakannya sebagian program kegiatan,
dan yang membuat miris juga berakibat pada tidak dibayarkannya program kegiatan yang sedang dilaksanakan.
“Seperti halnya TPP sebagai tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejak bulan Juli sampai September belum dibayarkan,” tegas Mikdad.
Tidak hanya persoalan TPP saja yang belum terbayarkan, pembayaran untuk kendaraan Operasional
dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagian besar masih ditangguhkan, dan penyebabnya lagi-lagi akibat dari tidak cukup tersedianya anggaran untuk membayar program dan kegiatan yang sedang berjalan.
“Dengan kondisi yang terjadi ini, DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat tidak mengenakan karena sering kali menerima protes dari berbagai elemen masyarakat, seperti protes dari desa atas lambatnya pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) yang harus diterima oleh desa sebagai sumber anggaran untuk membayar gaji atau siltap (penghasilan tetap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk membayar tunjangan BPD di desa,” tegasnya.
Bahkan DPRD telah sering menerima unjuk rasa dari beberapa kelompok masyarakat, di antaranya unjuk rasa yang menuntut belum dibayarkannya hak penyedia barang dan jasa atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, dan unjuk rasa pemberhentian kurang lebih 2000 orang PTT atau honorer. (Tim/Red)
Bagikan:
