Komisi I menegaskan bahwa permasalahan sengketa lahan yang berlarut-larut justru berdampak negatif terhadap pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, legislatif meminta pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, dan semua pemangku kepentingan segera mengintensifkan langkah mediasi atau fasilitasi penyelesaian sesuai ketentuan hukum agar konflik lahan ini bisa diakhiri dengan adil dan cepat.
Definitif.id, Gorontalo – Kritik terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo bukan lagi isu…
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif, di antaranya meminta Kanwil ATR/BPN Provinsi…
Definitif.id, Gorontalo – Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran gaji sopir di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo…
Definitif.id, Bone Bolango – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sopir…
Definitif.id, Gorontalo – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran…
