“Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan itu dengan total anggarannya yang untuk Pagu Tahun 2023 sebesar 9 Milyar 357 Juta lebih dan itu terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kami tidak mengoreksi, kami cuma mengevaluasi beberapa program, contohnya ada program yang harusnya sudah disalurkan, tapi masih direvisi lagi karena disebabkan dengan perubahan harga, contoh harga beras yang ada di pasaran yang yang kemarin sudah 12.000 lebih, jadi harus menyesuaikan dengan anggaran atau harga yang ada di pasaran sekarang ini,” kata Venny.
Menurut Aleg dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pertama, bahwa Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Anggarannya 103 juta, ada 8 ton beras itu masih sementara proses revisi untuk menyesuaikan angka harga satuan beras yang ada sekarang ini.
“Kemudian yang kedua, yang masih dalam proses ini juga di program ketahanan pangan itu ada program gelar pasar murah, itu juga masih direvisi karena memang masih menunggu harga satuan yang ada,” jelas Venny.
Ia menambahkan, sesuai SK dari Gubernur Gorontalo, ada beberapa Kecamatan di Kabupaten/Kota yang masuk dalam program wilayah rawan pangan, tidak semua Kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo ini termasuk dalam desa yang rawan pangan, jadi ada beberapa desa yang sesuai SK Gubernur itu masuk dalam wilayah rawan pangan.
“Sesuai SK Gubernur, se-Provinsi Gorontalo itu ada sekitar 144 desa yang masuk dalam desa rawan pangan. Kami berharap di Dinas Ketahanan Pangan ini memang kalau dilihat dari semua dinas yang ada di Provinsi Gorontalo ini anggarannya yang sangat kecil dibanding dengan dinas-dinas yang lain, padahal program di dinas ketahanan pangan itu banyak yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkap Venny.
Bagikan:
