Definitif.id Gorontalo Utara – Komisi II DPRD Gorontalo Utara menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Haris Latif, beserta jajaran pentingnya dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (14/05/2025).
Tidak hanya kepala dinas, absensi juga terjadi pada sekretaris hingga para kepala bidang di lingkungan Dinas PUPR, tanpa disertai keterangan resmi. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari DPRD dan dinilai mencerminkan ketidakseriusan dalam menjalankan tanggung jawab publik.
“Dinas PUPR yang dipimpin oleh Haris Latif terlihat lumpuh. Ketidakhadiran mereka mencerminkan sikap tidak serius dalam menjalankan tugas, padahal ini menyangkut kepentingan rakyat,” tegas anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko.
Rapat kerja tersebut membahas evaluasi program dan kinerja sejumlah OPD. Ketidakhadiran Dinas PUPR menjadi satu-satunya catatan kritis dalam forum, di tengah kehadiran OPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bappeda, Dinas Perindagkop, dan Dinas Peternakan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD akan menggelar rapat evaluasi internal dan menyusun berita acara resmi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Penjabat Bupati.
“Kami mendesak pemerintah memberikan teguran keras serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR. Ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Bagikan:
