Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan pembangunan belum dapat berjalan sesuai rencana awal. Namun, Komisi III memastikan pihaknya bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait tetap mengupayakan agar program tersebut dapat direalisasikan.
Espin mengatakan DPRD Provinsi Gorontalo telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat. Selain Kemenhaj RI, komunikasi juga dilakukan dengan Bappenas dan Komisi VIII DPR RI untuk mencari solusi terhadap persoalan pembiayaan.
Menurutnya, pembangunan poliklinik dan revitalisasi Asrama Haji memiliki arti penting bagi peningkatan pelayanan kepada jemaah haji asal Gorontalo. Fasilitas yang memadai dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan sebelum keberangkatan maupun selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji.
Komisi III juga melihat program tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan layanan perhajian di Provinsi Gorontalo. Karena itu, keberlanjutan pembangunan menjadi salah satu agenda yang terus dikawal DPRD.
Espin berharap penyesuaian kelembagaan di tingkat pusat dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran dapat kembali berjalan sehingga pembangunan dapat dimulai.
Komisi III menargetkan pembangunan poliklinik dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo dapat mulai direalisasikan pada 2027 melalui skema pembiayaan SBSN.
Untuk mencapai target tersebut, DPRD akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Pengawalan juga dilakukan agar kebutuhan pembangunan Gorontalo tetap masuk dalam perencanaan anggaran dan tidak kehilangan momentum.
Bagikan:
