Menurutnya, pendekatan lintas sektor akan membuat pemuda tidak sekadar menjadi penerima kegiatan. Pemuda perlu ditempatkan sebagai bagian dari subjek pembangunan yang memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berkontribusi terhadap daerah.
Selain persoalan perencanaan, Komisi IV juga menyoroti aspek kelembagaan organisasi kepemudaan. Dukungan kepada organisasi di tingkat provinsi selama ini masih banyak menggunakan skema bantuan kepada organisasi kemasyarakatan.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar dukungan pemerintah dapat lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi dan proses kaderisasi. Dengan demikian, bantuan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada keberlanjutan organisasi.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan telah mendorong dukungan anggaran untuk kegiatan kaderisasi kepemudaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau organisasi pemuda di tingkat kabupaten dan kota.
Ghalib menilai kaderisasi merupakan bagian penting dalam pembangunan pemuda. Keberlangsungan organisasi tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan, tetapi juga pada kemampuan menciptakan generasi penerus yang memiliki kapasitas dan kepemimpinan.
Untuk tahun anggaran 2027, Komisi IV berharap pemerintah kabupaten dan kota mulai memasukkan program kaderisasi kepemudaan dalam perencanaan anggaran. Pemerintah daerah juga didorong menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan.
RAD tersebut diharapkan memuat program yang jelas, target yang terukur, indikator keberhasilan, serta pembagian peran antar-Organisasi Perangkat Daerah. Dengan pola tersebut, pembangunan kepemudaan dapat berjalan lintas sektor dan tidak bergantung pada pengajuan proposal semata.
Bagikan:
