Definitif.id, Gorontalo Utara – Lukum Diko, Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), kesal setelah mengetahui tidak adanya anggaran untuk normalisasi sungai dalam Anggaran Penddapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang telah diparipurnakan.
Menurut Lukum, pemerintah daerah (pemda) Gorut tutup mata atas jeritan rakyat yang selama ini selalu jadi langganan banjir di beberapa daerah.
“Kalau hari ini ada satu rupiah untuk penanganan banjir di Gorontalo Utara saya akan mundur. Kami menilai pemerintah daerah tidak peduli terhadap jeritan rakyat, saya minta sekali lagi Bupati untuk evaluasi OPD terkait.,” ujar Lukum saat diwawancarai awak media, Kamis (08/12/2022).
Masih menurut Lukum, pihaknya sangat menyayangkan pemerintah daerah lebih peduli dengan kepentingan perusahaan yang notabene merusak lingkungan, dibanding kepentingan rakyat yang menjadi korban dampak kerusakan lingkungan.
“Tetapi di sini kepentingan rakyat hanya normalisasi, yang hanya beberapa ratus meter sampai hari ini tidak pernah terealisasi. Kenapa? Apakah perusahaan punya duit? Rakyat tidak punya duit? Saya sangat kecewa hari ini,” cetusnya.
Bahkan, lanjut Lukum, dampak dari kerusakan mangrove itu sangat dirasakan masyarakat pesisir.
“Kenapa tidak ditegur, kalau memang ada izin memang luar biasa, dengan cepat bisa mengurus izin tapi untuk normalisasi sampai hari ini tidak ada, contohnya untuk izin pinjam pakai alat untuk normalisasi sungai Tolango,” jelasnya.
Lukum menegaskan sekiranya pemerintah daerah agar lebih peka dan peduli dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kapitalis saja.
Bagikan:
