“Yang kami usulkan ini masih itu, masih itu. Tidak ada yang dapat, tapi kok ada yang masuk yang bukan manjadi skala prioritas,” ujar Opu.
Bahkan kata dia, di Desa Bontonyeleng yang menjadi wilayah kerjanya hampir nihil. “Di Musrenbang kemarin, ternyata tidak ada yang dapat biar satu pak, tidak ada, bahkan desaku hampir nihil,” sambungnya.
Dikatakannya, pembangunan berkelanjutan dihasilkan dari Musrenbang tingkat bawa kemudian masuk pada tingkat kabupaten, sehingga konsep pembangunan merata disegala sektor.
“Musrembang itu dari buttom up bukan top up, karna dasar pembangunan berkelanjutan itu dihasilkan dari musrembang tingkat bawah kemudian masuk pada tingkat kabupaten sehingga konsep pembangunan merata di segala sektor terpenuhi,” pungkasnya
lanjut kata Opu, musrenbang yang merupakan kebutuhan dan prioritas usulan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, sehingga membuat kejenuhan terhadap partisipasi mengikuti Musrenbang.
“Jujur saja bahwa usulan musrenbang murni dari desa tidak pernah masuk dalam prioritas pembangunan Bulukumba, sehingga membuat kejenuhan terhadap partisipasi mengikuti Musrenbang. Padahal dalam usulan Musrenbang dari desa dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu modulnya dari Pemerintah Daerah yang di integrasikan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba, tapi anehnya usulan dari bawah tidak ada yang masuk tapi lebih pada orientasi masing-masing OPD berdasarkan Renjanya sehingga mengabaikan kewenangan daerah yg ada di desa,” jelasnya menandaskan.
Bagikan:
