“Kita butuh aparat penegak hukum yang jeli melihat titik-titik kebocoran anggaran, terutama saat daerah sedang terbebani utang PEN. Apa yang dilakukan Kejari Limboto ini adalah bentuk nyata pembelaan terhadap hak rakyat dan upaya menjaga stabilitas keuangan daerah,” pungkasnya.
Definitif.id, Gorontalo – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp393 juta untuk pengadaan pakaian…
Definitif.id, Gorontalo – Kritik terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo bukan lagi isu…
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif, di antaranya meminta Kanwil ATR/BPN Provinsi…
Definitif.id, Gorontalo – Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran gaji sopir di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo…
Definitif.id, Bone Bolango – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sopir…
