Apalagi, pada tahun 2023, anggaran pemkot sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, maka Cak Eri meminta agar manajemen risikonya harus jelas dan pasti. Oleh sebabnya, melalui kegiatan sosialisasi ini, ia meminta kepala OPD, camat dan lurah agar mempelajari manajemen risiko dengan jelas.
“Sehingga teman-teman gunakan sebesar-besarnya peluang ini, pelajari manajemen risiko untuk bertanya langsung kepada ahlinya,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Di lain hal, Cak Eri juga berharap kepada jajarannya agar pada saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023, tidak segan untuk meminta pendampingan Inspektorat Surabaya. Termasuk juga meminta pendampingan BPKP bagi perangkat daerah yang memiliki risiko berat.
“Sehingga sebelum ada kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian maka ketika ada permasalahan-permasalahan dapat kita lewati dan menjadikan pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh kota Surabaya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Ikhsan dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko ini dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Surabaya untuk kegiatan tahun anggaran 2023.
“Diharapkan setelah mengikuti acara sosialisasi ini seluruh perangkat daerah akan memahami bagaimana penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah,” kata Ikhsan.
Bagikan:
