Definitif.id, Gorontalo – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp393 juta untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur pada APBD Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Gorontalo.
Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Biro Umum Sekretariat Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/7/2026).
Sorotan Umar Karim bermula ketika Biro Umum memaparkan rencana anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai Rp393 juta. Nilai tersebut dinilai terlalu besar untuk belanja pakaian dinas kepala daerah.
Dalam rapat itu, Umar Karim mencoba menghitung secara sederhana besaran anggaran tersebut. Menurutnya, jika dana Rp393 juta dibagi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, maka masing-masing memperoleh alokasi hampir Rp200 juta.
“Dengan asumsi harga satu setel pakaian dinas Rp1 juta, berarti seorang gubernur bisa memiliki hampir 200 setel pakaian dalam setahun. Kalaupun satu setel harganya Rp2 juta, jumlahnya masih sekitar 100 setel. Sebesar apa sebenarnya lemari pakaian Gubernur di rumah dinas?” ujar Umar Karim yang disambut senyum peserta rapat.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Biro Umum menjelaskan bahwa salah satu komponen pengadaan merupakan pakaian dinas berupa setelan jas dengan harga sekitar Rp15 juta per setel.
Namun penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan lanjutan dari anggota Komisi I. Mereka menilai harga Rp15 juta untuk satu setel pakaian dinas tergolong sangat tinggi dan tidak mencerminkan semangat efisiensi maupun kesederhanaan pejabat publik.
Umar Karim kemudian kembali mengalkulasi besaran anggaran tersebut. Menurutnya, apabila dalam setahun hanya dianggarkan satu setel jas seharga Rp15 juta untuk Gubernur, masih tersisa sekitar Rp185 juta dari alokasi hampir Rp200 juta yang disediakan untuk masing-masing kepala daerah.
Dengan sisa anggaran sebesar itu, kata dia, masih dapat dibelanjakan sekitar 185 setel pakaian dinas apabila diasumsikan harga satu setel mencapai Rp1 juta.
Politikus yang akrab disapa UK itu menilai besarnya anggaran pakaian dinas tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah kondisi Gorontalo yang masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Ini potret bermewah-mewah di tengah daerah Gorontalo yang secara nasional masih masuk delapan besar provinsi termiskin. Ini sungguh melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo merekomendasikan agar alokasi anggaran pakaian dinas tersebut dikurangi sehingga lebih rasional, efisien, dan dapat dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Besaran pengurangan anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi I sebelum menjadi rekomendasi resmi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bagikan:
