Definitif.id, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan pemerintah tidak boleh menutup akses jalan masyarakat menuju kawasan Bandara Djalaluddin sebelum pembangunan jalan alternatif di kedua sisi kawasan bandara direalisasikan.
Penegasan tersebut disampaikan Umar saat menggelar reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 di Desa Tololito, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan itu merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait rencana penutupan akses jalan yang selama ini digunakan warga. Pasalnya, jalan alternatif yang sebelumnya dijanjikan pemerintah provinsi hingga kini belum juga terealisasi.
Umar meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu tersedianya jalur pengganti sebelum melakukan penutupan akses jalan yang telah digunakan masyarakat.
“Kalau saya ditanya ke saya satu, jangan dulu tutup ini pagar sepanjang belum ada jalan alternatif. Setelah sudah ada jalan alternatif kiri dan kanan, silakan ditutup,” tegas Umar.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya mengawal persoalan tersebut agar masyarakat tidak kehilangan akses jalan sebelum jalur alternatif tersedia.
“Saya yang akan kawal, tidak akan ada penutupan lagi pagar-pagar ini sebelum ada jalan alternatif. Tapi jangan lagi ada pembukaan pagar baru, itu saya tidak bisa jamin,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dukcapil, Kepala Desa Tololito, serta masyarakat setempat.
Dalam dialog bersama warga, persoalan pengalihan kewenangan jalan kepada pihak bandara turut menjadi perhatian. Masyarakat juga mempertanyakan kepastian pembangunan jalan alternatif di sisi kiri dan kanan kawasan bandara yang sebelumnya ditargetkan terealisasi pada 2026.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyampaikan janji pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap janji harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kondisi keuangan daerah.
“Kalau saya anggota DPRD yang datang saat itu, saya tidak berani janji jalan, karena saya tahu biayanya mahal dan kita lagi efisiensi. Yang salah itu orang yang berjanji,” kata Umar.
Ia berharap instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan juga dinilai penting untuk memastikan solusi atas persoalan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan alternatif sebagaimana yang pernah dijanjikan. Dengan demikian, kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan hak masyarakat atas akses jalan di sekitar Bandara Djalaluddin.
Penulis | Fery Ismail
Bagikan:
