Definitif.id, Gorontalo Utara – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Jery Kiswanto, mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran subsidi BPJS Kesehatan masyarakat. Menurutnya, jika dalam satu hingga dua hari ke depan tunggakan sebesar Rp2,6 miliar tidak segera dilunasi, maka warga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Ini masalah serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau subsidi BPJS sebesar Rp2,6 miliar tidak segera dibayarkan, maka masyarakat kita akan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Jangan sampai hal ini terjadi,” tegas Jery Kiswanto, Minggu (28/9/2025).
Ia menegaskan, pembayaran subsidi BPJS bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata kehadiran negara melalui pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Menurutnya, kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBD, sehingga tidak boleh ada keterlambatan yang berimbas pada pelayanan dasar.
Jery juga mengingatkan agar Pemda Gorut segera melakukan evaluasi terkait manajemen anggaran. Menurutnya, keterlambatan membayar subsidi kesehatan menandakan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya justru membebani rakyat kecil.
Dengan nada tegas, Jery menyatakan DPRD tidak akan tinggal diam jika Pemda terus lalai. “Kalau dalam dua hari ini tidak ada penyelesaian, DPRD akan mengambil langkah pengawasan yang lebih keras,” ujarnya.
“DPRD akan terus mengawal masalah ini. Jangan sampai program jaminan kesehatan masyarakat justru menjadi mandek hanya karena pemerintah daerah lalai melaksanakan kewajibannya. Kami berharap dalam waktu dekat, Pemda segera melunasi Rp2,6 miliar tersebut, sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan normal,” pungkasnya.
Bagikan:
