Listrik Diintegrasikan dengan Bantuan Rumah
Pemkab Gorontalo mendorong agar program kelistrikan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin.
Selain program Lisdes dan BPBL, Kabupaten Gorontalo memperoleh 2.313 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat pada desil 1–4. Saat ini, penerima bantuan tersebut masih dalam tahapan verifikasi dan validasi.
Untuk 2027, pemerintah daerah juga telah mengajukan 3.206 usulan rumah layak huni melalui aplikasi MyPKP. Data tersebut telah dilengkapi dengan BNBA dan titik koordinat sebagai bagian dari kelengkapan usulan.
Tidak hanya soal bangunan fisik, Pemkab Gorontalo turut mendorong kepastian legalitas dan kemudahan perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi dengan Kementerian ATR dilakukan melalui program Satu Rumah Satu Sertifikat. Di sisi lain, pemerintah daerah menyediakan kemudahan berupa PBG dan BPHTB gratis bagi MBR sesuai ketentuan yang berlaku.
Hariyanto menegaskan, berbagai program tersebut perlu disatukan agar intervensi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Rumah layak, kepastian legalitas, perizinan dan ketersediaan listrik harus menjadi satu rangkaian yang saling mendukung.
“Kita ingin berbagai program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat. Ketika rumah layak, legalitas jelas, perizinan dipermudah dan akses listrik tersedia, maka kualitas hidup masyarakat juga dapat terus ditingkatkan,” ujar Hariyanto.
Dengan integrasi tersebut, Pemkab Gorontalo menargetkan manfaat program tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi mampu memperkuat kualitas kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih menyeluruh.
Bagikan:
