Definitif.id, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui koordinasi lintas sektor. Perkawinan anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah (ATS) menjadi tiga persoalan yang mendapat perhatian pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan penanganan persoalan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan ATS di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026.
Iwan menilai pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
“Kalau kita ingin membangun generasi yang berkualitas, perlindungan anak harus dimulai sejak sekarang. Anak harus mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar dan berkembang,” ujar Iwan.
Menurutnya, keluarga, pemerintah, lembaga peradilan, sekolah, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Ia juga mengingatkan agar persoalan perkawinan usia anak, pekerja anak, dan ATS tidak dipandang sebagai masalah sektoral. Ketiganya membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan yang terkoordinasi.
Bagikan:
