Definitif.id, Sangihe – Di balik berbagai sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat sejumlah dampak positif yang mulai dirasakan masyarakat. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Salah satu pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Derwin Tamahiwu, mengungkapkan bahwa operasional dapur MBG turut menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dengan sejumlah awak media, Jumat (13/11/2026).
Menurut Derwin, satu unit SPPG yang dikelolanya mampu mempekerjakan lebih dari 40 orang. Jumlah tenaga kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan banyaknya penerima manfaat program.
“Itu baru satu SPPG. Namun, jumlah pekerja disesuaikan dengan banyaknya penerima manfaat yang harus kami layani,” ungkap Derwin.
Selain menyerap tenaga kerja, program MBG juga dinilai memiliki peluang besar dalam menggerakkan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui pemanfaatan hasil pertanian masyarakat setempat sebagai bahan kebutuhan menu makanan.
Derwin mengaku telah mendorong para petani lokal untuk memasarkan hasil panennya kepada pihak SPPG. Komoditas seperti pisang dan hasil pertanian lainnya berpeluang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan program tersebut.
“Saya sudah menyampaikan kepada masyarakat, terutama petani lokal. Jika memiliki hasil panen seperti pisang, silakan menghubungi kami agar hasil panennya bisa dibeli untuk kebutuhan SPPG,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan buah-buahan dalam menu MBG terkadang menghadapi kendala. Karena itu, pihaknya turut melibatkan pedagang buah lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.
“Kami menghubungi para pedagang buah lokal untuk memenuhi kebutuhan menu yang telah ditentukan,” katanya.
Tidak hanya buah-buahan, pengadaan sejumlah bahan baku lainnya juga dilakukan melalui pedagang setempat. Meski demikian, pihak SPPG tetap memperhatikan standar kualitas dan persyaratan bahan pangan yang telah ditetapkan.
“Sebagian besar bahan baku kami beli dari pedagang lokal. Namun, ada juga yang harus dibeli langsung dari gudang karena terdapat persyaratan tertentu yang wajib kami penuhi,” ujarnya.
Di sisi lain, Derwin mengakui bahwa mekanisme pengelolaan program MBG mengalami sejumlah perubahan, terutama terkait prosedur pencairan anggaran. Menurutnya, proses pencairan yang kini semakin diperketat turut memengaruhi kelancaran operasional dapur.
Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan dana terkadang berdampak pada pemenuhan layanan kepada penerima manfaat. Bahkan, dalam kondisi tertentu, dapur SPPG tidak dapat beroperasi sementara waktu.
“Hal ini tentu memengaruhi layanan yang kami jalankan. Terkadang dapur tidak beroperasi bukan karena kesengajaan, melainkan karena proses pencairan dana yang mengalami keterlambatan,” paparnya.
Oleh karena itu, Derwin berharap masyarakat yang memiliki keluhan maupun masukan terkait pelayanan SPPG dapat menyampaikannya secara langsung kepada pihak pengelola.
Menurutnya, komunikasi langsung diperlukan agar setiap persoalan dapat diklarifikasi dan dicarikan solusinya tanpa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jika ada keluhan, silakan disampaikan langsung kepada kami. Dengan begitu, persoalan tersebut bisa dikaji dan dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran maupun polemik,” pungkasnya.
Bagikan:
