Dicky menegaskan, APKPD menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Namun, ia meminta proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan fakta, bukan berdasarkan besar-kecilnya nilai anggaran maupun status seseorang.
“Bukan hanya empat tersangka yang sudah ditahan, tetapi juga siapa saja yang mempunyai keterkaitan dengan dugaan Pokir yang dititipkan melalui KONI. Kejati harus tuntaskan,” pungkasnya.
Definitif.id, Gorontalo – Aktivitas anggota DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan masyarakat…
Definitif.id, Gorontalo – Pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Kali…
Definitif.id, Gorontalo — Perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gorontalo…
Definitif.id, Gorontalo — Dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pimpinan dan anggota DPRD Provinsi…
Penguatan UPJA diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan Alsintan yang lebih profesional sehingga bantuan pemerintah benar-benar…
Menurutnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap…
