“Supaya untuk tidak sembarangan diotak-atik lagi. Karena buktinya seperti ini BPJS ini, kan kita kaget juga sampai sekretaris daerah (sekda) menyebutkan ada OPD yang nakal, dan itu merupakan indikator bahwa beliau sudah marah,” ujarnya.
Saat ini menurut Aryati, DPRD sedang melakukan upaya agar dalam pergeseran ini akan terakomodir semuanya dan mencarikan solusi agar BPJS Kesehatan aparat Desa dapat kembali di aktifkan dan para aparat Desa terlayani, karena menurutnya anggaran BPJS Kesehatan aparat Desa sebelumnya sudah disiapkan. tandasnya. (AFS)
Bagikan:
