Definitif.id, Gorontalo Utara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Deasy Sandra Datau mengatakan, jika ditanya soal kondisi keuangan daerah sebenarnya, dirinya juga bingung dan tidak tahu mau bicara apa.
Sebenarnya kejujuran dari pihak eksekutif akan membantu cepat tidaknya perubahan anggaran yang sampai saat ini tengah ditunggu draft RKA, setelah KUA-PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2023 diparipurnakan.
“Memang Tupoksi pengawasan melekat secara kelembagaan di DPRD, namun terhadap kondisi sebenarnya struktur anggaran yang ada di daerah dan arus uang keluar masuk, secara spesifik itu bukan ranah legislatif dan juga tidak diketahui dengan pasti,” jelasnya.
Sebenarnya, dirinya sangat antusias untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBD, namun akses untuk itu tidak ada.
“Ini menjadi kendala sebenarnya dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki,” tegas Deasy.
DPRD, kata dia, mengetahui proses dan alur keuangan dari APBD yang berjalan nanti saat dilaporkan.
“Soal bagaimana proses jalannya itu tidak diketahui. Seharusnya DPRD khususnya Badan Anggaran (Banggar) dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya APBD,” ujarnya.
Sehingga ketika kondisi terjadi seperti saat ini, tentu kata Deasy, tidak harus saling menyalahkan, namun bagaimana secara bahu membahu mencari jalan keluar yang terbaik.
“Oleh karena itu, kejujuran kita semua diperlukan, sehingga ada keterbukaan dan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya, terutama untuk perubahan anggaran yang harus berlomba dengan waktu,” tandasnya. (Tim/Red)
Bagikan:
