Definitif.id, Gorontalo – Persoalan iuran aparat Desa pada Badan Penyelenggaran Jaminian Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah satunya respon dari Lukum Diko, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) dari fraksi Golkar.
Lukum Diko mengaku sangat khawatir dengan di non aktifkannya jaminan kesehatan bagi aparat Desa yang tersebar di 123 Desa yang ada di Kabupaten Gorut. Menurutnya, dalam selang beberapa waktu belakangan, pihaknya sudah dua kali menerima laporan terkait jaminan kesehatan aparat yang tidak aktif.
“Tercatat, yang telah melaporkan ke kami dari Kecamatan Sumalata dan Tolinggula yang tidak dapat digunakan BPJS mereka, sedangkan istri mereka sementara di rumah sakit. Terinformasi bahwa yang dari Sumalata, istrinya dalam kondisi gawat,” urai Lukum Diko. Jumat (29/07/2022)
Lukum menambahkan bahwasanya, aparat Desa merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjalankan pelayanan masyarakat yang berada di tingkat Desa, namun sangat disayangkan dalam hal jaminan kesehatan mereka saat ini tak aktif.
“Jika dilihat saat ini Bupati Gorut bersama jajarannya sedang berupaya melakukan perbaikan, bagai seorang dokter yang berusaha memperbaiki tubuh pasien yang sedang sakit. Tetapi, pemberian resep atau obat nya makin merusak tubuh lainnya, Hal inilah yang membuat khawatir bagi kami, yang tadinya sehat berubah menjadi kondisi yang tidak sehat,” urai Lukum.
Lukum berharap, kedepan pihak Pemerintah Daerah agar kejadian seperti hal tersebut tidak akan terjadi lagi dikemudian hari. Agar pembentukan pansus yang akan bermuara hingga interplasi tidak terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya.
Bagikan:
