Definitif.id, Gorontalo Utara – Kritik terhadap kinerja perangkat daerah muncul dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota DPRD menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan langkah proaktif untuk menjemput berbagai program yang disediakan pemerintah pusat.
Isu tersebut mencuat dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD di Kantor DPRD Gorontalo Utara, Senin (24/11/2025). Anggota DPRD Fraksi Hanura-PKS, Fitri Husain Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah daerah semestinya tidak hanya menunggu peluang datang, tetapi harus bergerak aktif mengakses program yang telah dibuka oleh kementerian.
“Peluang itu banyak, tapi kalau kita hanya menunggu di kantor, kita akan tertinggal. Pemerintah daerah harus turun langsung menjemput,” ujar Fitri.
Ia mencontohkan program perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman perlu memastikan diri selalu aktif mengajukan proposal dan memanfaatkan kesempatan yang ada.
Selain sektor infrastruktur, Fitri juga menyoroti peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia merujuk pada berbagai pelatihan yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan, yang informasinya ia peroleh saat mengikuti Bimtek Nasional Partai PKS.
“Kesempatan pelatihan itu terbuka luas, tapi kalau kita tidak berinisiatif, tidak ada konektivitas, ya akhirnya tidak kita ambil. OPD bisa saja bilang sudah jemput bola, tapi kalau anggaran perjalanan dinas saja tidak tersedia, bagaimana bisa bergerak?” lanjutnya.
