Definitif.id, Kabupaten Gorontalo – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Majelis Pertimbangan Hukuman Disiplin (MPHD) Kabupaten Gorontalo terkait penonaktifan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo.
Koordinator AMMPD, Arif Rahim, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif dalam upaya penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Penonaktifan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai. Kebijakan tersebut sejalan dengan semangat menciptakan tata kelola ASN yang profesional, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Arif. Sabtu (30/5/2026)
Menurutnya, langkah yang diambil MPHD Kabupaten Gorontalo juga sejalan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta penguatan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah.
AMMPD juga mendorong Bupati Gorontalo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menerapkan kebijakan serupa secara konsisten terhadap ASN lain yang tengah berstatus terperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi.
“Kami berharap sikap tegas ini dapat diimplementasikan secara konsisten. Sebab, masih terdapat sejumlah ASN yang berstatus terperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi namun belum mendapatkan tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Bagikan:
