Definitif.id, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 6,7 persen pada 2027. Target tersebut ditetapkan ketika ruang fiskal daerah justru menghadapi tekanan akibat proyeksi APBD yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rancangan sementara APBD 2027, pendapatan dan belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,271 triliun. Angka tersebut jauh di bawah postur APBD Gorontalo yang dalam beberapa tahun terakhir sempat berada di kisaran Rp1,9 triliun.
Meski demikian, Pemprov Gorontalo menilai perlambatan kapasitas anggaran tidak otomatis harus diikuti dengan penurunan ambisi pembangunan. Pemerintah daerah kini mengandalkan pertumbuhan sektor produktif, optimalisasi pendapatan, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, mengatakan sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 disusun dengan mempertimbangkan capaian ekonomi daerah sepanjang 2026.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan II 2026 mencapai 6,20 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan pada rentang 6,3 hingga 6,7 persen.
“Capaian pertumbuhan pada triwulan II menjadi salah satu pijakan kita untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ujar Wahyudin dalam konferensi pers Kebijakan Fiskal Daerah APBD 2027 di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (13/9/2026) malam.
Wahyudin menyebut sektor pertanian masih memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian daerah. Kontribusinya tercatat lebih dari 30 persen terhadap perekonomian Gorontalo.
Selain pertanian, pemerintah juga menempatkan perdagangan dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang pertumbuhan. Hilirisasi komoditas juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Pada saat yang sama, sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Tingkat kemiskinan Gorontalo yang sebelumnya ditargetkan 13,08 persen pada 2026 tercatat 12,16 persen pada triwulan II.
Pemerintah provinsi menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga berada di bawah 11 persen pada 2027. Sementara tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 3,17 persen pada triwulan II 2026 ditargetkan turun menjadi 2,90 persen.
Fiskal Terbatas
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. Pemerintah daerah membutuhkan strategi agar belanja yang tersedia tetap mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.
Jamal mengatakan keterbatasan fiskal tidak semestinya menghentikan agenda pembangunan. Menurutnya, pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota menjadi salah satu kunci.
“Yang kita dorong adalah bagaimana keterbatasan fiskal itu bisa diimbangi dengan kerja bersama. Pusat, provinsi, dan kabupaten maupun kota harus mengambil bagian sesuai kewenangannya,” kata Jamal.
Ia menilai pembangunan akan lebih efektif apabila setiap tingkatan pemerintahan tidak menjalankan program secara terpisah. Sinergi diperlukan agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kalau semua bergerak dalam satu arah, sumber daya yang terbatas tetap bisa menghasilkan dampak yang lebih besar,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemprov Gorontalo juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan.
PAD dalam RAPBD 2027 untuk sementara diproyeksikan mencapai Rp473,039 miliar. Nilai tersebut belum memperhitungkan kemungkinan tambahan penerimaan dari iuran pertambangan rakyat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan potensi tambahan PAD tersebut masih dalam proses penghitungan. Pemerintah daerah terlebih dahulu menunggu implementasi regulasi yang berkaitan dengan penerimaan tersebut.
“Proyeksi PAD yang ada sekarang belum memasukkan potensi iuran pertambangan rakyat. Regulasi terkait baru saja ditetapkan,” kata Gusnar.
Menanti DBH Pani Gold
Peluang tambahan pendapatan juga diharapkan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) royalti pertambangan Pani Gold. Namun, potensi penerimaan tersebut belum dimasukkan dalam proyeksi transfer daerah karena besaran dan waktu penyalurannya masih menunggu kepastian pemerintah pusat.
Gusnar mengatakan Pani Gold telah menyetorkan sekitar Rp562 miliar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama kurang lebih enam bulan.
Meski demikian, angka tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menentukan secara langsung besaran DBH yang akan diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Kita masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, termasuk kapan DBH tersebut dapat disalurkan kepada daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menyampaikan bahwa RAPBD 2027 sementara berada pada kisaran Rp1,271 triliun.
Postur tersebut menunjukkan penurunan cukup besar jika dibandingkan dengan APBD pada beberapa tahun sebelumnya yang pernah mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Penurunan itu antara lain berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja dengan sejumlah agenda nasional.
Dengan ruang fiskal yang lebih sempit, target pertumbuhan ekonomi 6,7 persen menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Pemprov Gorontalo kini harus membuktikan bahwa keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pembangunan. Optimalisasi pendapatan, penguatan sektor produktif, hilirisasi, serta sinergi pusat dan daerah akan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah target tersebut dapat direalisasikan.
Target 6,7 persen akhirnya bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Sasaran itu akan menjadi ukuran sejauh mana pemerintah mampu mengubah ruang fiskal yang terbatas menjadi kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat Gorontalo.
Bagikan:
