“Apalagi masyarakat kecil ini kebanyakan pengguna pertalite seperti sopir angkot dan driver online,” ucapnya.
Kendari demikian, kenaikan BBM ini diiringi subsidi stimulan Rp 600 Ribu dari pemerintah pusat, tidak menaikkan harga BBM adalah pilihan yang lebih baik.
“Masyarakat memilih untuk tidak dinaikkan saja,” katanya.
Antisipasi
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi untuk gerakan-gerakan yang tidak menerima kenaikan harga BBM tersebut.
“Kita juga lakukan pengamanan dan koordinasi dengan SPBU. Terkait adanya unjuk rasa kita juga telah siapkan personel,” ujarnya saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (5/9/202).
Dengan adanya kenaikan BBM ini, pihaknya mengimbau jangan sampai masyarakat menimbulkan permasalah kamtibmas yang akhirnya akan berefek pada kondisi lain karena bisa menimbulkan kekisruhan.
“Kita berharap bahwa dengan kenaikan BBM ini, kita dapat menerima sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk menata kondisi sosial masyarakat,” kata Ibrahim.
Terkait adanya masyarakat yang sudah melakukan unras di berbagai daerah, pihaknya memastikan bahwa pelaksanaannya berlangsung dengan damai dan tidak sampai ada permasalahan kamtibmas yang timbul.
“Alhamdulillah, kita menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa karena berlangsung damai,” ucapnya.
Selain melakukan pengamanan, pihaknya juga terus mengawasi penimbunan BBM di Jabar dengan cara menerjunkan dan menyebar anggota ke setiap SPBU.







