Fraksi Hanura-PKS menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab melalui pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan produktif. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi Hanura-PKS menyatakan menerima Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme DPRD, dengan sejumlah catatan terkait penguatan PAD dan efektivitas belanja daerah.








