Meski demikian, Iwan mengimbau seluruh jajarannya agar tidak patah semangat ataupun berpuas diri. Situasi ini justru harus dimanfaatkan sebagai pemacu semangat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Prestasi yang sudah bagus wajib kita pertahankan dan rawat. Jangan sampai level yang sudah kita raih pada kurun waktu 2024 hingga 2025 justru merosot. Seluruh indikator yang menunjukkan progres positif harus dijaga bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa berbagai indikator reformasi birokrasi di Bone Bolango memperlihatkan grafik yang positif. Peningkatan tercatat pada Indeks Reformasi Birokrasi serta Indeks Akuntabilitas Kinerja yang terus mendekati target sasaran. Karenanya, segenap jajaran birokrasi diinstruksikan agar sungguh-sungguh menyelesaikan seluruh tahapan evaluasi reformasi birokrasi, mencakup akuntabilitas kinerja, digitalisasi pemerintahan, hingga evaluasi kelembagaan.
Iwan juga mengingatkan bahwa pencegahan rasuah dan pengelolaan risiko bukanlah tugas eksklusif bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat semata, melainkan tugas kolektif seluruh lini organisasi.
“Kepala OPD memegang peranan sebagai pemilik risiko (risk owner). Oleh karena itu, para pimpinan instansi, sekretaris, hingga para perencana program wajib memiliki persepsi yang seragam mengenai potensi risiko, cara mitigasinya, serta skema pengawasan yang harus dijalankan,” tambahnya.
Seluruh kepala OPD diminta untuk membudayakan manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing, memastikan setiap program kerja memiliki peta identifikasi ancaman serta strategi mitigasi yang konkret, serta meningkatkan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.
Bagikan:
