Hal itu disampaikannya karena keterangan yang diperoleh dari lembaga eksekutif yakni Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorut merasa tidak pernah diundang terkait dengan pembahasan tapal batas itu.
“Saya (DPRD-red) mengimbau kepada seluruh desa dan juga pihak eksekutif untuk dapat memperhatikan persoalan dokumen terkait dengan batas wilayah baik itu secara tertulis maupun secara histori,” pungkas Mathran Lasunte. (***)
Untuk kualitas suara, ASUS menyematkan teknologi SonicMaster yang membantu menghasilkan audio lebih jernih saat mengikuti…
Definitif.id, Gorontalo – Koordinator Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Rahmat Mamonto, menanggapi perbedaan pernyataan…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan pembiayaan sopir anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggunakan Anggaran Pendapatan dan…
Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo, Lutfi Juniarsyah, dengan latar Kantor Kejaksaan Tinggi…
Definitif.id, Gorontalo – Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi belanja daerah dan masih banyaknya kebutuhan masyarakat…
Definitif.id, Gorontalo – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp393 juta untuk pengadaan pakaian…
