Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan pembiayaan sopir anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin mengemuka. Dua legislator menyampaikan keterangan yang berbeda sehingga memunculkan pertanyaan mengenai fakta yang sebenarnya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan tidak ada sopir anggota DPRD yang dibiayai APBD. Menurutnya, anggaran daerah hanya dialokasikan untuk sopir yang melekat pada unsur pimpinan DPRD, yakni ketua dan para wakil ketua.
“Tidak ada sopir di DPRD yang ada itu sopir yang dibiayai, ini jangan dipelintir lagi, sopir yang dibiayai DPRD itu sopir pimpinan,” ujar Thomas, dilansir dari Kontras.id, yang mengutip video dari akun TikTok KZ Media, Minggu (2/8/2026).
Thomas juga menjelaskan bahwa ketua komisi maupun anggota DPRD tidak memiliki sopir khusus. Jika sewaktu-waktu membutuhkan pengemudi, mereka hanya meminta bantuan staf Sekretariat DPRD yang dapat mengendarai kendaraan dinas.
“Ketua, wakil-wakil ketua, itu yang ada sopir. Ketua-ketua komisi dan anggota tidak ada. Tetapi adapun mereka pada saat-saat tertentu dia tau ini anak (staf Sekretariat DPRD) si Joni misalnya tau bawa mobil, sini uti kita baku riki ngana bawa kamari dulu kita pe mobil,” kata Thomas
Ia menegaskan bantuan tersebut bersifat sementara dan tidak bisa dimaknai sebagai penyediaan sopir pribadi bagi anggota dewan.
“Oleh wartawan itu blok ini jadi sopir, padahal ini hanya dimintai bantu sebentar. Kira-kira seperti itu,” ujarnya
Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, yang sebelumnya menyebut sopir pribadinya telah berstatus sebagai tenaga outsourcing dan menerima gaji melalui mekanisme pengadaan pemerintah.
“Tahun ini sopir saya sudah menjadi tenaga outsourcing. Jadi kalau tidak salah, sejak Januari 2026 sudah menerima gaji sebagai tenaga outsourcing. Tapi, dari saya juga masih menerima gaji setiap bulan,” ungkap Sun Biki melalui pesan WhatsApp pada 17 Juli 2026.
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut hanya berlaku untuk sopir miliknya, Sun Biki memberikan jawaban singkat yang mengindikasikan penerapannya berlaku lebih luas.
“Ogh semua (sopir) masuk outsourcing sekarang,” jawabnya.
Perbedaan keterangan dari dua anggota DPRD tersebut memunculkan pertanyaan baru. Jika merujuk pada penjelasan Ketua DPRD, sopir yang dibiayai APBD hanya diperuntukkan bagi unsur pimpinan. Namun, pengakuan Sun Biki mengesankan bahwa sopir anggota DPRD telah dialihkan menjadi tenaga outsourcing yang memperoleh gaji melalui mekanisme pemerintah.
Perbedaan informasi itu menjadi alasan penting bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai jumlah tenaga outsourcing yang direkrut, dasar hukum pengadaannya, sumber pembiayaannya, serta pihak-pihak yang menerima layanan tenaga tersebut.
Keterbukaan informasi dinilai diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Versi ini lebih kuat karena menonjolkan kontradiksi fakta tanpa menyimpulkan adanya pelanggaran. Jika Anda ingin menaikkan daya tarik pembaca, judul “Siapa yang Keliru? Pernyataan Thomas Mopili dan Sun Biki Soal Sopir DPRD Berbeda 180 Derajat” memiliki potensi klik yang tinggi, namun tetap berada dalam koridor jurnalistik karena memang mendasarkan pada dua pernyataan yang berbeda.
Bagikan:
