Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta BKPP serta Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi melakukan analisis jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mari kita perbaiki dulu kondisi keuangan daerah. Setelah normal, perekrutan PPPK harus dilanjutkan dengan skema yang lebih berpihak pada PTT dan GTT yang sudah mengabdi. Mereka ini yang harus jadi prioritas utama dalam perekrutan mendatang,” pungkasnya.








