Definitif.id, Gorontalo Utara – Sejumlah Aktivis Gorontalo Utara (Gorut) kritisi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Khusus selama dua hari di Hotel Damhil yang dilaksanakan oleh KPU Gorut, pada Senin (23/12/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Gorut, Sofyan Jakfar ini menuai sorotan dari kalangan aktivis demokrasi. Roy Ahmad, yang mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Uang daerah terlalu besar dialokasikan ke KPU sehingga mengorbankan jenis kegiatan lain, termasuk honor kami sebagai Tim Hukum Pemda,” ungkap Roy Ahmad dalam grup diskusi WhatsApp “KASE BAE GORUT”, Kamis (26/12/2024).
Sementara itu, Anton Hulinggato, mantan Penyelenggara Pemilu yang pernah menjabat sebagai PPS Desa dan PPK di beberapa periode pemilu sebelumnya, menyatakan keheranannya dengan pelaksanaan rakor pasca pemilu.
“Saya pernah menjadi penyelenggara dari tahun 2004 hingga 2009, tapi tidak pernah ada rakor setelah pemilu selesai. Saya heran baru di tahun 2024 terjadi hal seperti ini,” tuturnya.
Dalam diskusi grup WhatsApp “KASE BAE GORUT” itu, beberapa aktivis demokrasi mempertanyakan kebijakan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Tercatat ada 24 media yang diajak kerja sama, yang menurut peserta diskusi diduga merupakan bagian dari rekomendasi komisioner.
“Ada 24 media kerja sama kata, yg lain di duga rekomendasi komisioner 😂,” tulis Efendi Dali.
“Jangan sampai KPU hanya cari judul… Ketua KPU harus bisa menjelaskan kepada publik terkait kegiatan ini,” tegas Roy Ahmad dalam diskusi tersebut.
Bagikan:Â
 
