Ismail lebih mempertegas akan turun aksi bersama beberapa aliansi untuk lebih mempertegas prihal asas dasar MoU dari pendampingan hukum, sehingganya sistem penegakan supremasi hukum pun kembali pada koridor sebagai mana mestinya. (Indra)
Bagikan:
Sekretaris HMI Unistik Gorut Pertanyakan Pendampingan Hukum Konstruksi Tanpa Regulasi Kuat
Bagikan:
Rekomendasi untuk kamu
Definitif.id, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 6,7 persen pada…
Selain itu, APKPD mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan pemberian atau gratifikasi dari pihak swasta kepada…
Oleh : Jeffry As Rumampuk / Founder Butota Definitif.id, Opini – Buruknya pengelolaan anggaran…
Definitif.id, Gorontalo – Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo…
Definitif.id, Gorontalo – Rencana perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo kembali mendapat sorotan. Kali ini,…
Definitif.id, Gorontalo – Aktivis Gorontalo Fandi Sataruno meminta 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengurangi perjalanan…