NasDem meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja modal. Fraksi tersebut menilai pembangunan infrastruktur perlu tetap mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Fraksi PDI Perjuangan turut meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Selain itu, pengawasan sektor pertambangan, perlindungan sumber air, reklamasi pascatambang, serta pengelolaan lingkungan menjadi perhatian.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Setiap program diminta memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja, serta ukuran manfaat yang dapat dievaluasi.
Fraksi PPP juga menyoroti penurunan belanja modal. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur dasar, termasuk irigasi pertanian dan jalan daerah.
Sementara Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih terukur mengenai hubungan antara target pertumbuhan ekonomi dengan program, anggaran, penerima manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. PKS juga meminta rincian belanja barang dan jasa dibuka secara transparan.
Fraksi Amanat Bangsa menekankan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro. Pertumbuhan tersebut dinilai perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal.
Adapun Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti pertanian, perikanan, kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur. Fraksi tersebut juga meminta pemenuhan belanja wajib serta transparansi penggunaan anggaran yang bersifat earmarked dan mandatory.
Bagikan:
