Definitif.id, Gorontalo – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin, 14 September 2026. Rapat tersebut membahas Ranperda APBD 2027 pada tahapan Pembicaraan Tingkat I. (DPRD Gorontalo)
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam rapat itu, Gubernur menyampaikan penjelasan mengenai Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk menjadi bahan pembahasan bersama.
Rancangan APBD 2027 memuat proyeksi pendapatan sekitar Rp1,271 triliun dan belanja sekitar Rp1,261 triliun. Pemerintah daerah juga menghadapi tekanan fiskal akibat tren penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Meski seluruh fraksi menerima Ranperda tersebut, masing-masing kelompok politik menyampaikan sejumlah catatan. Sorotan terutama berkaitan dengan kemampuan fiskal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, kemiskinan, pertanian, infrastruktur, hingga efektivitas program.
Fraksi Golkar meminta APBD tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Fraksi tersebut mendorong anggaran diarahkan pada pengurangan kesenjangan, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, serta penguatan sektor pertanian.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti penurunan belanja daerah dan belanja modal. Belanja modal diproyeksikan turun sekitar 70,16 persen, dari sekitar Rp92,446 miliar pada 2026 menjadi Rp27,587 miliar pada 2027.
Bagikan:
