Definitif.id, Gorontalo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dikritik karena dianggap tidak efisien, terutama dalam alokasi biaya perjalanan dinas. Umar Karim, Anggota Legislatif (Aleg) baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, mengungkapkan kekagetannya terhadap besarnya alokasi anggaran tersebut yang mencapai hampir Rp149 miliar dalam satu tahun.
“Saya baru saja mempelajari beberapa data, dan sangat terkejut melihat alokasi yang menurut saya tidak ideal,” ungkap Umar. Ia menyebut, meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi, yaitu 15,57% pada 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), banyak dana anggaran yang tidak dialokasikan untuk pengurangan kemiskinan. “Hampir Rp149 miliar digunakan untuk biaya perjalanan dinas,” tambahnya.
Dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp148,2 miliar, sebanyak 98,88% atau sekitar Rp146 miliar telah direalisasikan. Jumlah tersebut mencakup 7,7% dari keseluruhan APBD yang mencapai Rp1,894 triliun pada tahun 2023. Menurut Umar, alokasi ini sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program yang lebih mendukung masyarakat, seperti membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
“Jika setengah dari anggaran itu digunakan untuk membangun rumah layak huni, kita bisa mengurangi kemiskinan hingga 9% dalam setahun,” jelas Umar. Ia menganggap ini adalah potensi besar yang terbuang dan menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang boros di tengah situasi ekonomi masyarakat yang masih rentan.
Bagikan:
