Hal ini agak berbeda dengan pengawasan kinerja legislatif. Bahwa ada aturan untuk pengawasan kinerja, namun hampir tidak mekanisme yang maksimal untuk penegasan bagi anggota legislative tersebut agar bisa maksimal kinerjanya. Semua terangkum secara kolektif.
Bahwa misalnya ada anggota parlemen yang tidak pernah menyala lampu microphone selama satu periode alias tidak perna menyampaikan aspirasi rakyat, hal tersebut dianggap “lumrah” dan “normal”. Sebab, hal ini bukan sebagai alasan untuk mengganti antar waktu bagi si anggota tersebut. Apalagi hanya soal janji kampanye.
Seringkali juga ada alasan soal jatah komisi yang “basah” dan “kering”. Bagi yang berada di komisi “basah”, tentu akan banyak yang ia bisa layani dan lakukan. Tapi bagi yang berada di komisi “kering”, tentu perlu upaya yang tidak biasa dan upnormal untuk bisa memperlihatkan “kinerja” pada rakyat. Walaupun hal tersebut bukan jadi alasan. Bagi rakyat, “pokoknya ngana torang so pilih, dan harus ada yang ngana mo beken!”.
Sebagai lembaga representasi “suara”, tentu yang diharapkan bukan hanya “suara” anggota legislatif saja. Apalagi jika “suara” yang dimaksud adalah pernyataan di media. Bagi mereka, yang dibutuhkan adalah kerja-kerja taktis-strategis.
Pada konteks Gorontalp kekinian, sinergi antar wakil Gorontalo di Senayan diharapkan bisa maksimal. Untuk catatan sejarah sebelumnya, terlihat bahwa setiap wakil Gorontalo di Senayan berjalan sendiri-sendiri. Antara si a dan si b tidak saling padu, bahkan saling menjatuhkan, hingga saling klaim kerja untuk Gorontalo “saya yang usahakan ini, bukan dia”.
Bagikan:
