Definitif.id Gorontalo Utara – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gorontalo Utara menghadapi kendala dalam pencairan anggaran pada penghujung tahun 2024. Padahal, dana tersebut telah dialokasikan, dan beberapa program telah mulai dijalankan.
Persoalan ini menjadi perhatian Komisi III DPRD Gorontalo Utara, yang menggelar rapat kerja bersama OPD terkait. Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) termasuk di antara instansi yang terdampak akibat keterlambatan pencairan dana.
Anggota Komisi III DPRD Gorut, Windra Lagarusu, mengungkapkan bahwa beberapa program penting terancam terganggu akibat belum cairnya anggaran.
“Dinas Sosial harus segera melaksanakan pendataan kemiskinan ekstrem, tetapi anggarannya belum cair. Begitu juga dengan DLH, yang mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji petugas sampah dan operasional armada,” ungkap Windra, Senin (17/03/2025).
DLH juga menghadapi kendala dalam sistem penganggaran, di mana tambahan dana operasional hanya dapat diberikan jika terdapat pencapaian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga triwulan pertama 2025, retribusi sampah baru mencapai Rp11 juta, jauh dari target yang lebih dari Rp100 juta.
Menyoroti kendala ini, Windra menegaskan bahwa kebersihan lingkungan tidak boleh semata-mata bergantung pada pemasukan PAD. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan kota adalah tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik.
“Kami meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar anggaran OPD ini bisa cair. Program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh terhambat oleh masalah teknis administrasi,” tegasnya.
Bagikan:
