Definitif.id, Gorontalo – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo kembali memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo, Cokro Katilie, terkait dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (28/04/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Cokro dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara dugaan penyimpangan tunjangan komunikasi, kegiatan reses, dan operasional DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Cokro yang juga merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan telah memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh penyidik, khususnya terkait mekanisme penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), operasional, serta kegiatan reses anggota DPRD.
“Banyak pertanyaan yang disampaikan dan semuanya sudah kami jawab kepada tim penyidik,” ujar Cokro.
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai detail pertanyaan, ia mengaku tidak mengingat secara rinci karena jumlahnya cukup banyak dan sebagian besar berfokus pada aspek teknis penganggaran.
Pemeriksaan terhadap Cokro berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 10.00 WITA hingga 15.00 WITA. Ia juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan kali keempat dirinya dimintai keterangan oleh penyidik.
“Ini sudah pemeriksaan yang keempat bagi saya,” tambahnya.
Hingga kini, Kejari Kabupaten Gorontalo masih terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang terjadi. (Isman)
Bagikan:
