Welcome to www.definitif.id | Pasti, Jelas dan Terpercaya | Copyright 2022

PAD Gorut Turun Tajam, Fraksi Hanura-PKS Minta Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Anggaran

Definitif.id, Gorontalo Utara – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar 47 persen menjadi sorotan Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Hanura-PKS, Evlin Kudjiman Sunge, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (8/9/2026).

Advertisements
Advertisements

Dalam pandangannya, fraksi menilai kondisi fiskal daerah membutuhkan perhatian serius, terutama karena pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD turun dari Rp684,12 miliar menjadi Rp665,45 miliar.

Penurunan lebih besar terjadi pada PAD, dari Rp72,25 miliar menjadi Rp49,15 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer justru meningkat menjadi sekitar Rp605,03 miliar.

“Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gorontalo Utara,” demikian pernyataan Fraksi Hanura-PKS yang dibacakan Evlin.

Fraksi meminta pemerintah daerah mengevaluasi penyebab merosotnya PAD, memperbaiki pendataan wajib pajak dan retribusi, serta menggali potensi penerimaan dari sektor pertambangan, perikanan, perizinan, dan perhubungan darat.

Digitalisasi pemungutan pajak, transparansi pengelolaan pendapatan, serta peningkatan investasi produktif juga dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Di sisi belanja, fraksi mencatat anggaran meningkat dari Rp667,19 miliar menjadi Rp668,44 miliar. Kenaikan belanja operasi sekitar Rp40,80 miliar turut menjadi perhatian, termasuk tambahan belanja pegawai dan barang jasa.

Fraksi Hanura-PKS mengingatkan agar peningkatan belanja tersebut benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memiliki target dan indikator kinerja yang terukur.

Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran penunjang lainnya juga diminta dievaluasi, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, pertanian, perikanan, serta perlindungan sosial harus tetap diprioritaskan.

Perhatian lain diarahkan pada pengurangan alokasi Dana Desa. Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah desa agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

Bagikan: