Definitif.id Gorontalo Utara – Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gorontalo Utara, Haris B Tuina, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Kritik tersebut disampaikan saat pembacaan pandangan umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di forum DPRD, Rabu (28/03/2024).
“Berbagai proyek pengadaan dan pembangunan kerap dibarengi praktik tidak sehat. Kami menilai kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah yang merugikan masyarakat,” tegas Haris.
Politisi PDIP itu menyayangkan hukum yang dinilai tumpul saat berhadapan dengan pejabat terduga koruptor. “Aparat penegak hukum wajib mengambil langkah konkret tanpa tebang pilih. Supremasi hukum harus ditegakkan terhadap pejabat korup,” tegasnya.
Haris mendorong aparat penegak hukum (APH) menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. “Masyarakat menanti kinerja nyata APH dalam pemberantasan korupsi. Gorontalo Utara harus bebas dari penyalahgunaan jabatan dan korupsi,” pungkasnya.
Bagikan:
