Definitif.id, Gorontalo – Isu ketidakhadiran Camat Tibawa dalam agenda penting pemerintahan berbuntut serius. Wacana evaluasi hingga pemberhentian yang disampaikan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menuai dukungan dari kalangan aktivis sebagai langkah tegas menegakkan disiplin aparatur.
Dukungan tersebut datang dari Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo, Robin Bilondatu. Ia menilai sikap bupati sudah berada pada koridor yang tepat dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya terkait tanggung jawab pejabat publik.
“Secara normatif, camat adalah representasi kepala daerah di wilayah. Ketidakhadiran dalam agenda resmi, apalagi yang bersifat strategis dan keagamaan, merupakan bentuk pelanggaran disiplin ASN,” ujar Robin, Senin (06/04/2026).
Menurutnya, setiap aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional, penuh loyalitas, dan menjaga integritas dalam setiap aktivitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa absennya Camat Tibawa dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) bukan sekadar persoalan administratif.
“Ini bukan hanya soal hadir atau tidak hadir, tetapi menyangkut komitmen dalam menjalankan amanah. Camat adalah wajah pemerintah di tingkat kecamatan. Jika abai terhadap kegiatan masyarakat, maka keseriusannya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Robin juga menyoroti minimnya keterlibatan Kecamatan Tibawa dalam ajang MTQ. Ia menilai hal itu menjadi indikator lemahnya pembinaan keagamaan di tingkat wilayah.
Bagikan:
