Definitif.id, Sangihe – Dugaan praktik peminjaman uang dengan menjaminkan Dana Desa kepada pihak ketiga menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Desa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kepala kampung, bendahara, dan perangkat kampung, juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan.
Berdasarkan penelusuran awak media bersama sejumlah rekan, ditemukan informasi mengenai adanya pinjaman uang oleh oknum kepala kampung atau Opo Lao bersama bendahara kepada pihak ketiga. Pinjaman tersebut diduga menggunakan Dana Desa yang belum dicairkan sebagai dasar jaminan pembayaran. Bahkan, pinjaman itu disebut disertai pembebanan bunga.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat pinjaman sebesar Rp40 juta yang disebut sebagai utang kampung dan direncanakan pembayarannya menggunakan Dana Desa.
Namun, informasi tersebut dibantah oleh mantan Opo Lao Kampung Lenganeng yang saat ini menjabat sebagai pejabat Opo Lao Kampung Pusunge. Saat ditemui pada Selasa (10/11/2026), ia menegaskan bahwa pinjaman tersebut bukan merupakan utang kampung.
“Itu tidak benar. Utang itu merupakan utang pribadi, bukan utang kampung,” tegasnya.
Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan pihak pemberi pinjaman, M. Janis. Ia mengungkapkan bahwa pinjaman yang bersangkutan terdiri atas pinjaman pribadi dan pinjaman yang disebut sebagai utang kampung.
“Beliau memang memiliki pinjaman pribadi, tetapi ada juga pinjaman kampung yang ditandatangani oleh Opo Lao bersama bendahara,” jelas M. Janis.
Menurut keterangannya, pinjaman yang disebut sebagai utang kampung tersebut mencapai Rp40 juta dan dikenakan bunga. Hingga Desember 2025, jumlah kewajiban itu disebut meningkat menjadi Rp80 juta setelah penambahan bunga.
Ia juga menjelaskan bahwa pada Desember 2025 dibuat kuitansi baru dengan kesepakatan pembayaran setelah Dana Desa tahap pertama tahun 2026 dicairkan.
“Bulan Desember dibuat kuitansi baru dengan perjanjian akan dibayar ketika Dana Desa tahap pertama tahun 2026 cair,” paparnya.
M. Janis turut menyebut bahwa Opo Lao telah melakukan pembayaran sebesar Rp29 juta. Namun, menurut keterangannya, pembayaran tersebut belum melunasi seluruh kewajiban yang dipersoalkan.
Ia juga menyebut total keseluruhan pinjaman beserta bunga mencapai Rp168 juta. Angka tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, termasuk rincian asal pinjaman, akumulasi bunga, pembayaran yang telah dilakukan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, penelusuran awak media terhadap sejumlah kuitansi juga menemukan informasi mengenai dugaan praktik serupa di beberapa kampung lainnya. Dokumen tersebut mengindikasikan adanya transaksi pinjaman yang dikaitkan dengan pencairan Dana Desa.
Temuan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi pemerintahan kampung dan pengawasan keuangan daerah. Inspektorat juga diharapkan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat penggunaan atau perencanaan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan.
Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus mengikuti mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang berlaku.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kewajiban keuangan kampung memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas. Jika ditemukan penggunaan Dana Desa untuk membayar pinjaman yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, persoalan tersebut masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Inspektorat, serta pihak-pihak terkait.
Bagikan:
