Jhojo pun menambahkan, agar tidak ada celah bagi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), PJS Gorontalo berharap agar WPR dikelola oleh kelompok-kelompok kecil, bahkan BumDes, sehingga tidak bisa begitu saja dieksploitasi penambang ilegal.
“Keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat banyak lebih mudah kita terjemahkan sebagai kemampuan untuk bersaing dengan daerah-daerah berkembang. Dari pada harus menundukan kepala kita ke pihak yang bukan masyarakat kita sendiri,” tegas Jhojo seraya menambahkan.
Ada banyak harapan hidup masyarakat Boalemo dari pertambangan rakyat, sehingga dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo lebih memprioritaskan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat dari pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
“Ini bukan tentang siapa yang ada dibalik perusahaan itu. Tapi ini tentang Sumber Daya Alam yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Boalemo. Sampai kapanpun, sejarah tidak akan pernah bisa memberi maaf kepada mereka yang dianugerahi kewenangan, kesempatan dan kekuasaan, namun tidak digunakannya untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan di depan matanya, selamanya akan tercatat sebagai petunjuk yang sesat bagi generasi sesudahnya,” kuncinya. (Red)
Bagikan:
