“Kami selaku petani mempertanyakan lagi di mana dan ngapain para penentu kebijakan selama ini. Untuk persoalan petani kok dianggap permainan. Kami butuh keseriusan. Tolong, kepentingan petani adalah kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian khusus. Jangan para penentu kebijakan hanya terfokus pada persoalan-persoalan yang mengarah pada kepentingan kelompok dan pribadi saja,” tegas Gunawan mempertanyakan.
“Jujur kami kecewa, di mana tugas dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian baik Provinsi dan Kabupaten. Di mana kepedulian para Kepala Daerah, Bupati, Walikota, dan Gubernur. Dimana tugas dan tupoksi anggota DPRD dalam hal pengawasan untuk persoalan ini,” sambungnya.
Selanjutnya Gunawan pun berharap, agar pemerintah dapat menseriusi persoalan pupuk bersubsidi tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan lain.
“Ingat di suluruh Indonesia sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, tolonglah diserius persoalan ini, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih memperburuk keadaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita, apalagi aturan dibuat semakin ribet.” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabgor, Rahmat Pomalingo saat dikonfimasi mengatakan, memang untuk proses pembelian pupuk bersubsidi saat ini masih menjadi persoalan. Namun untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya pun telah mempertanyakan persoalan tersebut ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).
“Tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Dirjen langsung. Cuma memang ini kan sebenarnya kartu tani BNI kemarin, cuma kartu tani BNI kemarin itu tidak berlaku lagi, di rubah ke kartu tani BRI. Cuma sudah ada kebijaksanaan tidak perlu kartu tani lagi,” terang Rahmat melalui sambungan seluler.
Bagikan:
