Ruliyono menegaskan, pemerintah daerah harus serius menangani masalah bencana banjir ini. Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga pengawasan proyek penanganan banjir harus benar-benar dijalankan.
‘Pembangunan apapun tanpa perencanaan yang baik itu omong kosong, apalagi tidak dilaksanakan, sehingga dalam rapat bangga saya mendesak untuk dianggarkan, tegasnya.
Selain perencanaan proyek penanganan banjir, DPRD juga meminta pemkab untuk melakukan evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap sejumlah kawasan yang menyalahi aturan HGU dengan mengubah fungsi lahan.
Sementara Sekretaris Daerah Terpisah yang dilaporkan, Mujiono memperkirakan bahwa dalam rapat badan anggaran bersama tanggapan, masalah penanganan banjir menjadi fokus utama pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 selain urusan wajib, urusan pilihan dan pemulihan ekonomi.
“ yang menjadi topik perdagangan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 ini adalah masalah penanganan banjir ,” ucap Mujiono.
Mujiono menyampaikan terkait dengan penanganan banjir yang melanda beberapa Kawasan di Banyuwangi, berkonsultasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk saling bersinergi dengan program penanganan banjir.
Dalam penanganan banjir Dinas PU Cipta Karya,Perumahan dan Pemukiman akan mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur, dan program DPU Pengairan dititik beratkan pada normalisasi sungai dan air bersih, dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Analisa dampak lingkungan khususnya terkait pemanfaatan HGU serta Dinas Pertanian untuk mengawasi konversi tanaman keran menjadi tanaman non keras.
Bagikan:
