Selain fokus pada tata kelola, DPRD juga menyerap berbagai aspirasi nelayan, termasuk persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan penurunan hasil tangkapan. DPRD memastikan seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan, sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi. Diharapkan, berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor perikanan.
Bagikan:
