Komisi III meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui instansi teknis terkait melakukan pembenahan sistem dan menyiapkan kebijakan khusus yang memberikan akses sistem SPD kepada DPRD secara legal dan terukur. Dengan adanya format akses yang jelas, diharapkan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan objektif.
Wacana tersebut rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi antara Komisi III dengan OPD terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Dewan berharap rekomendasi ini dapat segera diakomodasi sebelum masuk tahap final pembahasan APBD.
Bagikan:
