“Juga perlu didorong kelompok dan pemerintah desa untuk membuat DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang disepakati bersama dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo untuk dapat menyepakati dan memutuskan bersama penentuan zona-zona pemanfaatan berupa wisata bahari diving, snorkeling, zona penangkapan ikan tradisional berkelajutan dan zona lainnya berdasarkan kajian dan analisis ilmiah agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di perairan Botutonuo,” tambahnya menandaskan. (Rls/Red)
Bagikan:
