Akibat kesalahan input data tersebut, ia harus menanggung beban berat: biaya kuliah anaknya melonjak drastis karena sistem kampus membaca sang anak berasal dari keluarga konglomerat. Kejadian itu tidak hanya terjadi di satu desa.
“Masa perangkat desa desilnya sama dengan desil Raffi Ahmad?” seloroh Umar Karim menyindir ketidakakuratan data tersebut.
Melihat dampak nyata yang merugikan masyarakat kecil, Aleg NasDem ini berencana segera mengundang Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Utara untuk meminta penjelasan langsung atas ketidakakuratan data ini.
Di samping itu, ia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan total. Pembenahan data harus dilakukan secepat mungkin agar skema “Desil” dalam DTSEN tidak terus-menerus menjadi pembatas yang menjauhkan hak warga miskin dari bantuan yang sudah dianggarkan oleh negara.
Bagikan:
