Pada sisi lain, Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa anggaran APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan masyarakat, dan akhirnya bisa mengurangi kemiskinan.
“Sejak Provinsi Gorontalo terbentuk pada tahun 2000 hingga kini Provinsi Gorontalo bertahan sebagai Provinsi termiskin kelima di Indonesia. Ini karena APBD tidak digunakan untuk semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakatnya,” sambungnya.
Rachmat Gobel menambahkan, mayoritas penduduk Bone Bolango adalah berprofesi sebagai Petani dan Nelayan. “Maka APBD harus berpihak pada mereka,” ujarnya. Sebagai wakil rakyat Gorontalo ia telah melakukan uji coba pertanian Padi, Jagung, dan Singkong.
“Semuanya tidak menggunakan pupuk subsidi. Hasilnya luar biasa. Untuk Padi dan Jagung naik dua kali lipat,” lanjutnya.
Sedangkan untuk Singkong naik hingga 10 kali lipat. Umumnya petani Singkong hanya bisa memanen per batang hanya 3-5 Kg.
Sedangkan Singkong yang ia tanam per batang bisa mencapai 30 kg. Padahal saat ditanam di Banten dengan bibit yang sama dan perlakuan serta pupuk yang sama hanya menghasilkan 15 Kg per batang.
“Jadi tanah Gorontalo sangat subur. Bayangkan dalam satu hektar bisa menghasilkan 300 ton. Silakan dihitung berapa pendapatannya jika per Kg misalnya Rp 1.500,” kata RG dengan bangga.
Untuk itu, Gobel mengajak Pemerintah Daerah untuk tidak lagi bergantung pada pupuk subsidi dari Pemerintah Pusat.
“Jumlah subsidi terus berkurang. Jadi pasti jatahnya berkurang dan tidak cukup. Selain itu, pupuk subsidi juga tidak menghasilkan panen yang optimal. Jadi saatnya beralih ke pupuk non-subsidi. Di sinilah pentingnya pemihakan dari Pemerintah Daerah untuk bisa menciptakan ekosistem agar petani bisa bertani dengan pupuk non-subsidi,” jelasnya.
Bagikan:
