Definitif.id Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengancam akan menggunakan hak interpelasi hingga hak angket terhadap Gubernur Gorontalo. Ancaman ini muncul menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang dinilai gagal mengatasi masalah harga jagung.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024, Umar Karim, menegaskan DPRD siap mengambil langkah tegas jika dalam beberapa bulan ke depan harga jagung tetap tidak stabil.
“Kalau tidak bisa merealisasikan HPP jagung sesuai aturan, Gubernur bisa saja diinterpelasi. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada hak angket,” kata Umar dalam keterangannya kepada media, Rabu (19/3/2025).
Kritik terhadap Pemprov semakin tajam setelah Umar menemukan bahwa dalam dokumen LKPJ, kata “pagar” disebut hingga 30 kali, sementara kata “jagung” hanya muncul 29 kali.
“Bahkan kalau kita cari, tidak ada kata ‘harga jagung’. Ini benar-benar cermin dari ketidakpedulian Pemprov terhadap petani,” sindirnya.
Legislator yang akrab disapa UK itu juga menyoroti lambatnya upaya Pemprov dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, tanpa kebijakan yang mendukung mayoritas petani, target penurunan kemiskinan di Gorontalo akan sulit tercapai.
“Buktinya, tingkat kemiskinan Gorontalo masih bertahan di angka 13,87 persen,” ucapnya.
Meskipun Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan benih jagung gratis bagi petani, UK menilai kebijakan ini tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat rendahnya harga jual jagung.
“Seberapa besar pun bantuan benih gratis, jika harga tetap rendah, petani tetap merugi karena biaya produksi yang tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung ditetapkan pada Rp5.500 per kilogram (kg). Namun, harga jagung di lapangan justru hanya berkisar Rp4.450 per kg.
Situasi ini mengulang kondisi tahun sebelumnya, di mana harga jagung di tingkat petani hanya Rp4.000 sampai Rp4.250 per kg, jauh di bawah HPP. Akibatnya, dengan produksi jagung Gorontalo yang mencapai 617 ribu ton pada 2024, total kerugian petani diperkirakan mencapai Rp771 miliar. Jika ditambah dengan faktor lain seperti permainan tengkulak, timbangan, dan kadar air yang tidak diatur dengan baik, total kerugian bisa menyentuh Rp1 triliun.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius. Masalah ini menyangkut mayoritas rakyat Gorontalo,” kata UK.
Jagung merupakan komoditas pertanian utama di Gorontalo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas lahan jagung di provinsi ini mencapai 128 ribu hektare, jauh lebih luas dibandingkan tanaman kelapa yang hanya 70 ribu hektare dan padi yang hanya 46 ribu hektare.
“Saya sebagai Wakil Ketua Pansus yang membahas LKPJ Gubernur sangat terkejut karena tidak ada kebijakan Pemprov yang jelas dalam menangani harga jagung,” ujar UK dalam Rapat Pansus LKPJ Gubernur 2024 pada Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, ketiadaan kebijakan konkret ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan harga jagung, meskipun isu ini menjadi keluhan utama masyarakat petani di Gorontalo.
“Akibat dari situasi ini, saya minta Gubernur baru untuk lebih serius dalam menangani masalah harga jagung. Saya ingatkan agar Pemprov tidak terjebak dalam kebijakan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Bagikan:
